WTO dan Trade Remedies

Seminar – Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Sejak tahun 1995 hingga 2016 terdapat 288 kasus trade remedies yang melibatkan Indonesia, baik berupa anti-dumping, subsidi, maupun safeguard. Selain itu, Indonesia masih belum memiliki banyak ahli negosiasi internasional terkait perdagangan, hanya ada 2 law firm di Indonesia yang menangani masalah hukum perdagangan internasional, terutama masalah pengamanan perdagangan.

Hal tersebut dipaparkan oleh Direktur Pengamanan Perdagangan, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, Dra. Pradnyawati, M.A. dalam seminar bertajuk “WTO dan Trade Remedies” yang diadakan oleh Program Studi Ilmu Hubungan Internasional pada tanggal 8 November 2016.

Pembicara selanjutnya, Naota A. Parongko, M.A sebagai dosen IISIP Jakarta menjelaskan tentang penggunaan kebijakan trade remedies di seluruh dunia serta negara-negara yang paling banyak memanfaatkan trade remedies dalam melindungi produk dalam negeri. Instrumen trade remedies merupakan instrumen legal dari WTO. Naota menambahkan bahwa trade remedies dapat menjadi instrumen untuk melindungi industri domestik dari melonjaknya produk impor, serta melalui subsidi trade remedies dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing produk di pasar global.

Sejak 1995-2012, tuduhan dumping yang dituduhkan oleh negara anggota WTO sudah mencapai 4.230 kasus, yang melibatkan 47 negara penuduh dan 103 negara tertuduh. Penggunaan instrumen trade remedies umumnya didominasi oleh negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang baik. Hal tersebut dapat berdampak pada makin rendahnya daya saing produk negara berkembang. India merupakan negara yang paling banyak mengenakan instrumen anti-dumping dan safeguard, sedangkan Amerika Serikat merupakan negara yang paling banyak mengenakan instrumen subsidi countervailing.